Terorisme semakin marak di Indonesia, meskipun telah ada political will berupa UU Antiterorisme. Politik hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik, dinamika yang terjadi, dan budaya hukum. UU Antiterorisme mempunyai arah politik hukum berupa pembangunan hukum untuk memberantas terorisme
Revisi Undang-Undang Terorisme Disahkan, Ini Pasal-Pasal ... Revisi Undang-Undang Terorisme Disahkan, Ini Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Polri: UU Terorisme yang Sekarang Menghambat Penindakan ... Revisi UU 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri pertama diajukan sejak terjadinya bom Thamrin. Pembahasannya telah masuk ke rancangan UU di DPR, tetapi belum juga disahkan. Polri berharap, UU Terorisme yang terbaru dapat memberikan wewenang lebih pada Polri untuk melakukan fungsi pencegahan. 4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi ... tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengesahan ini masih menuai polemik karena dalam UU tersebut terdapat sejumlah potensi masalah yang bisa mewarnai proses pemberantasan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa itu. Berita UU terorisme Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini ...
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 - Pusat Data … Home > Peraturan > Kategori Peraturan > Pidana > Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Download PDF. Notifikasi Adblocker. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Catatan Kritis Atas Revisi UU Pemberantasan Terorisme ... tertutup kemungkinan revisi UU Terorisme masuk ke dalam prolegnas prioritas 2016. Terutama, jika ada penugasan khusus yang diberikan pimpinan DPR kepada Baleg berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR. Supratman menilai, tidak ada hal mendesak untuk melakukan revisi atas UU Anti-Terorisme. (PDF) ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TERORISME …
F. Tegakan UU No. 15/2003 tentang Terorisme; G. Tegakan UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik; Dalam penerapan delik ITE (Pasal 28 ayat 2 UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik/ITE):. Bagi pelaku penyebaran video ajakan untuk ikut dalam gerakan ISIS, termasuk pelaku penyebaran video ABB DEBAT PANAS!! Arya Sinulingga vs Rocky Gerung Soal Hoax ... Mar 26, 2019 · Indonesia Lawyer Club (ILC tvOne) edisi Selasa (26/3/2019) malam ini mengangkat topik: "Tepatkah Hoax Dibasmi UU Anti Terorisme?" Tema kasus … (PDF) Permenkop dan UKM No. 9 Tahun 2018 Tentang ... Peraturan tentang tentang penyelenggaraan dan pembinaan koperasi… peraturan ini sebagai penganti permen no. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi, Permen 22/2015 tentang koperasi skala besar, perben 20/2015 tentang Penerapan akuntabilitas koperasi, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan ...
22 Jun 2018 Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Undang-undang ini nantinya, maka diharapkan upaya pemberantasan pendanaan terorisme di. Indonesia Terorisme semakin marak di Indonesia, meskipun telah ada political will berupa. UU Antiterorisme. Politik hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan. 14 Mei 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disetujui menjadi Undang-Undang pada. Rapat Paripurna DPR RI. 27 Mei 2018 Dalam Pasal 1 UU tersebut, terorisme didefinisikan “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan
F. Tegakan UU No. 15/2003 tentang Terorisme; G. Tegakan UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik; Dalam penerapan delik ITE (Pasal 28 ayat 2 UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik/ITE):. Bagi pelaku penyebaran video ajakan untuk ikut dalam gerakan ISIS, termasuk pelaku penyebaran video ABB
7 Apr 2019 Peran penting Indonesia dalam penanggulangan terorisme Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9